PemDes Buduran - 23 Apr 2026 – Pemerintah Desa Buduran menghadiri kegiatan pendampingan khusus desk penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 23 April 2026. Agenda ini dilaksanakan di kantor Diskominfo Sidoarjo dengan melibatkan seluruh admin website desa guna menertibkan tata kelola dokumentasi informasi publik di tingkat desa. Melalui pendampingan ini, Pemerintah Desa Buduran berupaya memastikan seluruh data layanan dan program kerja terklasifikasi secara akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Proses pendampingan desk ini dilakukan secara intensif dengan membedah satu per satu kategori informasi, mulai dari informasi berkala, serta-merta, hingga informasi yang tersedia setiap saat. Tim ahli dari Diskominfo memberikan arahan teknis mengenai cara mengunggah dokumen legalitas desa, laporan keuangan, hingga profil desa agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas melalui portal resmi desa. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah validasi data agar informasi yang tersaji di website tidak hanya sekadar formalitas, namun memiliki nilai edukasi dan akuntabilitas yang tinggi.
Pentingnya standardisasi platform digital desa menjadi sorotan utama dalam sesi diskusi tersebut. Pihak Diskominfo menekankan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten dan desa harus berjalan beriringan agar tercipta satu data yang terintegrasi. Dalam arahannya, perwakilan Diskominfo memberikan pesan khusus mengenai tujuan besar di balik tertib administrasi digital ini:
"Dengan kegiatan pendampingan ini, diharapkan website setiap desa bisa sesuai standar yang sudah berlaku. Dengan transparansi informasi, harapan kami dapat semakin membumi," ujar Ibu Anita Yudi Jayanti S.Sos., M.Ikom selaku Pranata Humas Ahli Pertama.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (Good Governance). Dengan adanya pendampingan langsung, kendala teknis yang selama ini dihadapi oleh para admin website desa dalam menyusun DIP dapat segera teratasi melalui solusi praktis dan legal. Keberadaan daftar informasi yang terstruktur dengan baik diharapkan dapat meminimalisir sengketa informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat desa.
Secara luas, keterbukaan informasi publik melalui website desa adalah fondasi utama bagi kemajuan demokrasi di level akar rumput. Masyarakat kini tidak perlu lagi datang secara fisik hanya untuk mencari informasi dasar mengenai program desa, karena semua telah tersedia secara digital. Pemerintah Desa Buduran optimis bahwa transformasi digital ini akan membawa dampak positif bagi percepatan pelayanan publik dan penguatan partisipasi warga dalam mengawal pembangunan desa di masa depan. (yyk/sumber. Diskominfo Sidoarjo)
